Sejarah MUHAMMADIYAH

   

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam  yang besar di Indonesia.Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al Qur'an, di antaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya.

Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia.

Sejarah

  Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H).

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya, banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hogere School Moehammadijah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Moehammadijah (sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta khusus laki-laki, yang bertempat di Jalan S Parman no 68 Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta khusus Perempuan, di Suronatan Yogyakarta yang keduanya skarang menjadi Sekolah Kader Muhammadiyah) yang bertempat di Yogyakarta dan dibawahi langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dalam catatan Adaby Darban, ahli sejarah dari UGM kelahiran Kauman, nama ”Muhammadiyah” pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kyai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang Ketib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Kraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kyai Dahlan setelah melalui salat istikharah (Darban, 2000: 34)^] Pada masa kepemimpinan Kyai Dahlan (1912-1923), pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti: Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, sekitar daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar keseluruh Indonesia.

Organisasi

Jaringan Kelembagaan

1. Pimpinan Pusat, Kantor pengurus pusat Muhammadiyah awalnya berada di Yogyakarta. Namun pada tahun 1970, komite-komite pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan berpindah ke kantor di ibukota Jakarta. Struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010 - 2015 terdiri dari lima orang Penasihat, seorang Ketua Umum yang dibantu dua belas orang Ketua lainnya, seorang Sekretaris Umum dengan dua anggota, seorang Bendahara Umum dengan seorang anggotanya.
2. Pimpinan Wilayah, setingkat Provinsi, terdapat 33 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
3. Pimpinan Daerah, setingkat Kabupaten/Kota.
4. Pimpinan Cabang, setingkat Kecamatan.
5. Pimpinan Ranting, setingkat Pedesaan/Kelurahan
6. Pimpinan Cabang Istimewa, untuk luar negeri.

Pembantu Pimpinan Persyarikatan

7. Majlis
• Majelis Tarjih dan Tajdid
• Majelis Tabligh
• Majelis Pendidikan Tinggi
• Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
• Majelis Pendidikan Kader
• Majelis Pelayanan Sosial
• Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
• Majelis Pemberdayaan Masyarakat
• Majelis Pembina Kesehatan Umum
• Majelis Pustaka dan Informasi
• Majelis Lingkungan Hidup
• Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
• Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
8. Lembaga
• Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
• Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
• Lembaga Penelitian dan Pengembangan
• Lembaga Penanggulangan Bencana
• Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah
• Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
• Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
• Lembaga Hubungan dan Kerja sama International

Organisasi Otonom

Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom, yaitu:

• 'Aisyiyah (Wanita Muhammadiyah)
• Pemuda Muhammadiyah
• Nasyiatul Aisyiyah (Putri Muhammadiyah)
• Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
• Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
• Hizbul Wathan (Gerakan kepramukaan)
• Tapak Suci Putera Muhammadiyah (Perguruan silat)

Daftar Ketua Umum Pimpinan Pusat MuhammadiyahNo. 

No.	Foto	Nama	Awal	Akhir	Tempat Musyawarah	Keterangan
1.		K.H. Ahmad Dahlan	1912	1923	Yogyakarta	Rapat Tahun ke-1
2.		K.H. Ibrahim	1923	1932	Yogyakarta	Rapat Tahun ke-12
3.		K.H. Hisyam	1934	1936	Yogyakarta	Rapat Tahun ke-23
4.		K.H. Mas Mansur	1937	1942	Yogyakarta	Rapat Tahun ke-26
5.		Ki Bagoes Hadikoesoemo	1944	1953	Yogyakarta	Muktamar Darurat
6.		Buya A.R. Sutan Mansur	1953	1959	Purwokerto	Muktamar Ke–32
7.		K.H. M. Yunus Anis	1959	1962	Palembang	Muktamar Ke–34
8.		K.H. Ahmad Badawi	1962	1968	Jakarta	Muktamar Ke–35
9.		KH Faqih Usman	1968	1968	Palembang	Muktamar Ke–34
10.		K.H. A.R. Fachruddin	1968	1971		Fait Accompli
			1971	1990	Makasar	Muktamar Ke–38
11.		K.H. Ahmad Azhar Basyir	1990	1995	Yogyakarta	Muktamar Ke–42
12.		Prof. Dr. H. Amien Rais	1995	1998	Banda Aceh	Muktamar Ke–43
13.		Prof. Dr. KH. Ahmad Syafi'i Ma'arif	1998	2000		Sidang Tanwir & Rapat Pleno
			2000	2005	Jakarta	Muktamar Ke–44
14.		Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, MA	2005	2010	Malang	Muktamar Ke–45
			2010	2015	Yogyakarta	Muktamar Ke–46
15.		Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si.[3]	2015	Petahana	Makassar	Muktamar Ke–47

sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah